Topmetro.co, Medan – Ketua DPW Jaring MAHALI Sumut, Ajie Lingga menyayangkan pernyataan Kepala Dinas LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Sumatera Utara (Sumut), Yuliani Siregar terkait pembalakan hutan Mangrove di Kabupaten Langkat beberapa waktu lalu.
Ajie pun mengecam Kadis LHK Sumut yang kala itu tengah diwawancarai terkait ditangkapnya dua pelaku pembalakan hutan Mangrove mengatakan, peristiwa pembalakan itu sudah terjadi mulai dari jaman Atok Adam.
“Kalau sudah tahu kenapa dibiarkan, bukannya dilakukan pencegahan. Walaupun Polisi sudah menangkap para pelaku, tetapi ratusan hektar hutan mangrove itu sudah ditebang,” kata Ajie Lingga SH kepada topmetro.co, Minggu (13/8/2023) malam.
Ajie menuturkan persoalan hutan di Sumut ini bukan main-main, dari berbagai sumber yang diperoleh sekitar 3,7 juta hektar hutan di Sumut, ada 1,5 juta hektar hutan diantaranya mengalami kerusakan.
“Kerusakan hutan ini sebenarnya PR (pekerjaan rumah,red) besar yang harus segara diatasi. Bukannya pasrah dengan keadaan yang telah terjadi sebelumnya. Terus bagaimana pertanggungjawaban anggaran APBD dan APBN untuk Dinas LHK Sumut, sudah dialokasikan dengan benarkah?,” terang Ajie Lingga SH.
Seperti diketahui, Yuliani Siregar yang dilantik oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi pada bulan Februari 2023 lalu, sebelumnya menjabat Kabid Alat Tangkap Diskanla Sumut.
Namun baru tiga bulan menjabat, Yuliani Siregar disemprot Gubsu. Ketika itu, usai melantik pejabat eselon III dan IV Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut di Aula Raja Tengku Rizal, Jalan Jendral Sudirman, Kota Medan, pada Kamis 25 Mei 2023 lalu, Edy Rahmayadi kepada wartawan sempat menyinggung kondisi hutan di Sumut yang sudah banyak mengalami kerusakan. Ia mempertanyakan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut.
“Ada dinas kehutanan, kehutanan kita terus rusak, apa kah kita hanya sedekar menerima jabatan dan menikmati jabatan itu?” kata Edy.
Berita sebelumnya, Polda Sumut menangkap 2 pembalak hutan mangrove di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pembalak sudah menebang 700 hektar hutan mangrove.
Pembalakan terjadi di tengah kerusakan mangrove yang cukup besar di Sumut. Hutan mangrove itu berada di kawasan hutan produksi di Lubuk Kertang, Kecamatan Berandan Barat, Langkat. Dari 1.200 hektar Hutan Mangrove di kawasan itu, sebanyak 700 hektar sudah rusak akibat pembalakan
Dalam perencanaan pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara lima tahun belakangan ini di arahkan untuk dapat mendukung dan mewujudkan Visi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yakni ‘Sumatera Utara Yang Maju, Aman Dan Bermartabat’.
Terkait rusaknya 700 hektar Mangrove di Kabupaten Langkat ini, Intelektual Muda Melayu Kabupaten Langkat OK Heri Fadly SH, Sabtu (12/8/2023) meminta pertanggungjawaban Gubsu Edy Rahmayadi.
Edy Rahmayadi dimintanya menjelaskan, kepada Masyarakat kemana anggaran dari APBD dan APBN senilai Rp 45 M setiap tahun yang direalisasikan untuk program Menjaga Gangguan Keamanan dan Perlindungan Hutan.
Sementara itu, Kepala Dinas LHK, Yuliani Siregar kepada topmetro.co mengatakan peristiwa pembalakan itu sudah berlangsung lama.
“Dari zaman Atok Adam pun sudah terjadi, jadi mau diapai,” katanya akhir pekan lalu, saat ditemui di ruangannya.(TM/RED)
