Topmetro.co, Medan – Paruh akhir masa jabatan Gubsu Edy Rahmayadi periode pertama bersama wakilnya Musa Rajekshah yang akan berakhir 5 September 2023 berhasil menitipkan prestasi monumental bagi pemerintah propinsi dan masyarakat Sumut yakni “Sumut go 10 kali WTP”.
Itu artinya dalam kepemimpinan Edy Rahmayadi lima tahun ini lengkap beliau mempersembahkan WTP setiap tahun meneruskan kepemimpinan sebelumnya sehingga Sumut sudah memperoleh 9 kali WTP berturut-turut selama 9 tahun.
Jadi wajar suasana Kick Off Meeting Opini untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 kali berturut-turut yang diprakarsasi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemprov Sumut yang dipimpin Dr Ismael Parenus Sinaga di Hotel Adi Mulia Medan, Senin (14/8) memiliki nilai khusus.
RelatedPosts
Bukan hanya karena dihadiri pejabat teras pemerintah pusat dan bupati walikota se-Sumut, namun lebih dari itu, mmomentum ini menjadi pemicu semangat Sumut meraih WTP 10 kali tersebut.
Edy Rahmayadi mengakui WTP merupakan kewajiban bagi seluruh Pemda sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Walau begitu,untuk mencapainya bukan hal yang mudah.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Pemprov Sumut Ismael Parenus Sinaga mengatakan Kick off ini merupakan momentum untuk penyusunan keuangan yang baik bagi Pemda. Seluruh Pemda diharapkan memiliki komitmen yang sama untuk menciptakan kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
“Mendekati hari kemerdekaan ini menjadi momentum yang bagus kepada seluruh Pemda menyusun keuangannya, termasuk Pemprov Sumut yang mudah-mudahan berhasil meraih 10 kali WTP berturut-turut,” kata Ismael Parenus Sinaga.
Opini yang diberikan badan pemeriksa keuangan atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu indikator berhasil atau tidaknya tata kelola keuangan pemerintah daerah.
Penyusunan laporan sampai dengan pemberian opini oleh BPK RI merupakan proses yang panjang. Opini ini diberikan atas kewajaran laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, pengungkapan yang cukup, kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dan efektifitas pengendalian intern.
Oleh karena itu kegiatan kick off meeting menuju opini WTP laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023 ini hendaklah dijadikan komitmen bersama untuk mempersiapkan laporan keuangan tahun 2023 dan menindaklanjuti atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun sebelumnya yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam tata kelola keuangan daerah.
Sampai dengan tahun 2022, pemerintah provinsi sumatera utara telah mampu mempertahankan opini WTP selama 9 (sembilan) tahun berturut-turut, demikian juga beberapa kabupaten/kota ada yang telah mampu mempertahankan opini WTP diatas lima kali berturut-turut antara lain yaitu :
1. Kabupaten Labuhan Batu Selatan 10 Kali
2. Kabupaten Tapanuli Selatan Wtp 9 Kali
3. Kabupaten Tapanuli Utara Wtp 9 Kali
4. Kabupaten Dairi Wtp 9 Kali
5. Kabupaten Humbang Hasundutan Wtp 7 Kali
6. Kabupaten Toba Wtp 7 Kali
7. Kabupaten Asahan Wtp 6 Kali Dan
8. Kabupaten Samosir Wtp 6 Kali
Kemudian yang mampu mempertahankan opini wtp 5 (lima) kali berturut-turut sebanyak 5 kabupaten/kota, kurang dari lima kali sebanyak 14 (empat belas), dan yang belum mencapai opini wtp tahun 2022 sebanyak 6 (enam) kabupaten/ kota.
Dapat difahami bahwa opini wtp ini tidak hanya sebatas euforia dan kebanggaan semata, juga tidak hanya sebatas target pemerintah pusat dan daerah saja.
Jauh lebih penting dari hal tersebut adalah bagaimana perencanaan dan penganggaran yang disusun berdasarkan nurani, etika yang tinggi, keberanian serta kejujuran, keikhlasan, sehingga tercipta program kegiatan yang bermartabat demi kepentingan rakyat, yang ditatausahakan dan dilaporkan secara akuntabel dan transparan serta diawasi pelaksanaannya dengan ketat.
Oleh karena itu diharapkan dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2023 supaya mempertimbangkan karakteristik kualitatif yang merupakan prasyarat normatif penyusunannya yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, akuntabel, transparan, serta taat peraturan perundang-undangan.
Selain itu pengelolaan keuangan yang taat azas dengan mengedepankan kepentingan masyarakat menjadi komitmen bersama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan sumatera utara yang bermartabat.
Kita menyadari bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki, disempurnakan dan ditingkatkan dalam pengelolaan keuangan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se sumatera utara, demikian juga perlu perjuangan ekstra dari seluruh jajaran, penguatan sistem pengendalian intern dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang akuntansi dan pengelolaan keuangan.
Kedepannya, hal ini tentu menjadi perhatian bersama antara pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota dan seluruh stakeholder. Rakyat sangat menantikan kehadiran pemerintah untuk dapat mewujudkan kinerja yang maksimal, yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan dan sasaran di dalam dokumen rpjmd.
Dalam hal mendorong capaian prioritas pembangunan pemerintah provinsi sumatera utara, antara lain melakukan, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan infrastruktur, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan sektor agraris dan pariwisata, serta mulai mempersiapkan pelaksanaan pekan olah raga nasional aceh-sumut tahun 2024, tentu hal ini menjadi kerja besar buat semua.
Gubsu juga mengakui bukan hal yang mudah untuk meraih ini, tetapi tentu ini kewajiban kita mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan, akuntabilitas dan juga transparan, kita ingin semua daerah di Sumut bisa meraih WTP. (TM/REL)
