Diduga ‘Membangkang’ SK Gubsu, Kadis DLHK Sumut Miliki Harta Rp4,5 Miliar

Topmetro.co, Medan I Keputusan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Nomor 800.1.3.3/3454/IX/2026 tanggal 17 September 2026 yang mengangkat Sumikan SH menjabat Kepala Subbagian (Kasubbag) Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DHLK) Sumut dan telah dilantik pada 5 Oktober 2026 menjadi kertas usang yang tak dianggap.

 

Sumikan SH hingga kini tak diberikan jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian DLHK itu oleh sang Kadis DLHK Sumut Heri Wahyudi Marpaung. Kadis DLHK tak menyerahterimakan jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian kepada Sumikan SH.

 

Sang Kadis pemilik Rp4,5 miliar harta dalam LHKPN di KPK tahun 2025 ini diduga membangkang atas Keputusan atasannya itu. Alih alih mensertijabkan jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian DLHK ke Sumikan SH, Heri Wahyudi Marpaung malah mengangkat Amarico menjadi Pelaksana Harian (PLH) Kasubbag Umum dan Kepegawaian DLHK Sumut.

 

Dugaan pembangkangan Heri Wahyudi Marpaung yang tak menjalankan SK Gubernur Sumut dalam pengangkatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian ini menjadi tanda tanya publik. Merebak isu, tak diserahkannya jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian kepafa Sumikan SH terkait isu dugaan skandal proyek di lingkungan dinas yang mengurusi lingkungan hidup dan kehutanan yang belakangan menjadi sorotan tajam publik.

 

Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution yang selalu menjadi pemimpin tertib administrasi dan patuh hukum ini diyakini bakal murka jika mengetahui pejabat yang dipercayakan menjabat Kasubbag Umum dan Kepegawaian di DLHK Sumut itu ditolak anak buahnya.

 

Sumikan SH kepada media ini, Kamis (19/11/2026) membenarkan mendapat kepercayaan Gubsu Bobby Afif Nasution menjabat Kasubbag Umum dan Kepegawaian di DLHK Sumut. Dia mengaku pada 5 Oktober 2026 dilantik di Kantor Gubsu. “Benar, saya dilantik menjadi Kasubbag Umum dan Kepegawaian DLHK Sumut pada 5 Oktober 2026,” katanya.

 

Namun ironisnya, hingga saat ini, Sumikan tak diberikan pekerjaan itu. Jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian di DLHK Sumut tak disertijabkan kepada dirinya. Malah saat ini jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian itu di PLH kan kepada Amarico.

 

“Hingga saat ini saya tak diberikan jabatan itu. Saat ini jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian dipegang PLH bernama Amarico. Pada tanggal 9 Oktober 2026, saya dipanggil Kadis LHK Sumut tapi tak diberikan jabatannya,” ujarnya bernama sedih.

 

Atas tak diberikannya jabatan itu, Sumikan SH mengatakan, tak bisa berbuat banyak dalam mempertahankan amanah yang diberikan Gubsu Bobby Afif Nasution. Dia hanya menyerahkan sepenuhnya masalah itu kepada pimpinannya dan bertawakal kepada Allah SWT.

 

“Kalau Pak Kadis tak bersertijabkan jabatan itu kepada saya, apalah daya saya. Saya hanya pasrah kepada kebijakan Bapak Gubernur dan bertawakal pada Allah SWT,” pungkasnya.

 

Kadis LHK Sumut Heri Wahyudi Marpaung dihubungi media ini, Kamis (19/11/2026) meminta wartawan menanyakan jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian DLHK Sumut ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut. Dia mengaku, pejabat Kasubbag Umum dan Kepegawaian Sumikan SH tak datang saat akan disertijabatkan.

 

“Dia tak datang saat akan sertijab. Cek saja bang. Dia (Sumikan,red) dalam pemeriksaan khusus di Inspektorat Sumut,” katanya.

 

Atas dugaan motif tak memberikan jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sumikan SH karena dugaan menutupi skandal proyek di DLHK Sumut, Heri Marpaung mempersilahkan melakukan investigasi di lingkungan dinasnya. “Silahkan aja di investigas,” tantangnya.

 

Heri Wahyudi Marpaung membenarkan jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian DLHK Sumut di PLH kan ke Amarico. “Benar bang (berikan jabatan pada Amarico,red). Beliau (Sumikan, red) dalam periksaan. Silahkan tanya inspektorat,” jelasnya.

 

APH DIMINTA PERIKSA

Menanggapi dugaan pembangkangan ini, Kamis (20/11/2026) Pengurus Forum Komunikasi Suara Masyarakat (FKSM) meminta Aparat Penegak Hukum (APH) memeriksa motif Kadis LHK Sumut Heri Wahyudi Marpaung tidak mensertijabkan jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian kepada Sumikan SH.

 

“Dugaan saya, pembangkangan SK Gubsu oleh Heri Wahyudi Marpaung hingga tak memberikan jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian kepada Sumikan karena menutupi skandal penggunaan APBD Sumut di Dinas itu. Belakangan merebak isu liar atas proyek di dinas itu. APH kami harapkan periksa masalah itu,” kata Ketua Umum FKSM Irwansyah.

 

Irwansyah juga menjelaskan, pembangkangan atas SK Gubsu ini, Kadis LHK berpotensi melanggar Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2014, karena tak menjalankan hak Gubernur adalah Pejabat Pembina Kepegawaian tertinggi di provinsi. SK pelantikan Gubernur itu wajib dilaksanakan oleh semua Kepala Dinas.

 

“Selain itu, dalam PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 133, dijelaskan Pejabat yang dilantik harus segera melaksanakan tugas. Hingga yang menolak melantik berpotensi melakukan pelanggaran disiplin berat. Selain itu dalam PP No. 94 Tahun 2021 Pasal 5 huruf j diatur sanksi hukuman disiplin jika menolak melaksanakan perintah atasan,” tegasnya.

 

Irwansyah meminta, Gubsu, Inspektorat, BKD dan DPRD Sumut turun tangan menyelesaikan masalah ini agar pejabat tak sewenang wenang dalam menolak keputusan Gubernur hingga merusak tatanan pemerintahan di Sumut.

 

Belum diperoleh keterangan dari Gubsu dan Kepala Inspektorat Sumut atas hal itu. Konfirmasi yang dilayangkan via pesan Whats App pejabat itu, Kamis (19/11/2026) belum ditanggapi. (TM/RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *