Topmetro.co, Medan – Seruan agar Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi segera mencopot Kadis LHK Sumut, Yuliani Siregar terus menggema. Kali ini, desakan reshuffle di tubuh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu datang dari Ketua DPW Jaring MAHALI Sumut, Ajie Lingga SH.
Bukan tanpa alasan, Ajie menilai Yuliani Siregar menampilkan kinerja yang kurang maksimal selama menjabat sebagai Kepala Dinas LHK Sumut.
Bahkan menurut mantan aktivis mahasiswa ini, Yuliani juga kerap melontarkan pernyataan yang kontroversi dalam menjalankan tufoksinya sebagai Kadis Kehutanan.
RelatedPosts
“Kita minta perhatian khusus dari Gubsu untuk segera mencopot Kadis LHK. Kalau perlu kita akan lakukan aksi damai ke kantor Gubsu,” kata Ajie Lingga SH kepada topmetro.co, Selasa (22/08/2023).
Pria yang berprofesi sebagai Pengacara ini juga menuturkan, agar Gubsu lebih selektif lagi memilih pimpinan Dinas di jajarannya.
“Jangan sampai Gubsu salah memilih Kadis yang cuma mementingkan pribadinya dan koleganya,” tegas Ajie Lingga SH.
Sementara itu, Kadis LHK Sumut, Yuliani Siregar mengatakan, bahwa jabatan yang diembannya saat ini adalah milik pimpinannya, dirinya hanya menjalankan perintah
“Jabatan ini punya pimpinan, jadi seandainya saya mau diganti itu adalah wewenang pimpinan,” katanya kepada topmetro.co saat dihubungi melalui WhatsApp, Jumat (18/2023).
Yuliani juga kerap melontarkan pernyataan yang kontroversi. Terkait peristiwa pembalakan Hutan mangrove di Langakat, saat diwawancarai beberapa waktu lalu, Yuliani mengaku, telah lama mengetahui pembalakan liar itu.
“Dari zaman Atok Adam pun sudah terjadi, jadi mau diapai,” katanya akhir pekan lalu, saat ditemui di ruangannya.
Berita sebelumnya, pasca enam bulan dilantik, kinerja Kepala Dinas LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Sumatera Utara (Sumut), Yuliani Siregar terus menjadi sorotan. Selain belum optimalnya pengawasan hutan di Sumut, Yuliani juga dituding lamban dalam mengatasi perambahan hutan, alih fungsi hutan, hingga penataan hasil hutan.
“Memang dari dulu dia (Yuliani Siregar,red) waktu menjabat sebagai Kabid Perlindungan Hutan mulai 2013 sampai 2019, nyaris gak ada terobosan yang dibuatnya,” sebut salah seorang sumber kepada topmetro.co, Kamis (17/8/2023).
Sumber juga menyebutkan pada tahun 2016 yang lalu, Yuliani diduga pernah mengeluarkan surat yang ditandatanganinya prihal perambahan hutan di Tapanuli Selatan untuk sekelompok orang. Surat tersebut terlampir sebagai berikut, Surat Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 522/ 016/ Linhut/ 16 Tertanggal 27 Mei 2016.
“Saat itu sempat heboh, kasusnya sampai ke Polisi dan DPRD Sumut. Tapi kasusnya kalau gak salah adem, karena infonya melibatkan salah satu orang penting,” ungkapnya.
Diduga Sunat Kuota Solar Untuk Nelayan
Pengusaha perikanan di Medan Belawan disebut berinisial AW, pemilik usaha perikanan di Sundari Belawan minggu kemarin menggeruduk Kantor Dinas Perikanan dan Keluatan (Diskanla) Sumut di Jalan Sei Batu Gingging Nomor 6 Medan Baru.
Informasi beredar, AW datang Jumat 10 Februari 2023 siang untuk menyampaikan keluh kesahnya kepada Kepala Bidang (Kabid) Alat Tangkap Diskanla Sumut Yuliani Siregar yang menyunat kuota Solar untuk kapal-kapal miliknya.
Menurut sumber, Senin (20/2/2023) AW datang ke Diskanla Sumut bermaksud bertemu Yuliani Siregar, namun pejabat Diskanla Sumut itu tak bersedia ditemui, akibatnya suara keras protes AW membahana di depan ruang Yuliani Siregar.
“Dia protes, kuota BBM untuk Kapal tangkap milik AW tak sesuai kebutuhan. Kabid Alat Tangkap Diskanla Sumut selaku pemberi rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) tak mau dijumpai. Padahal dia dalam ruangnnya,” kata sumber.(TM/RED)
