Topmetro.co, Medan – Anggaran yang dialokasikan untuk proyek Multiyears Rp.2,7 Triliun yang bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sudah diprogramkan secara sistematis.
Perlu diketahui program tahun pertama 2022 dianggarkan sebesar Rp500 miliar, tahun ke dua 2022 sebesar Rp1z5 triliun dan tahun ketiga 2024 sebesar Rp700 miliar.
Terkait informasi yang beredar, dinas-dinas yang dilakukan penghematan antara lain antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan, Dinas PKP, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan dan dinas lainnya, adalah semata mata untuk efesiensi dan efektifitas penganggaran pada PAPBD 2023.
Kepada topmetro.co, Sabtu (5/8/23), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumut, Ismael Sinaga menyebutkan untuk proyek Multiyears Rp.2,7 Triliun tersebut tidak relevan jika dikatakan diambil dari efesiensi belanja dinas yang ada di Provinsi Sumut, alokasi anggaran sudah direncanakan dari awal kegiatan ini diprogramkan.
“Terkait efesiensi yang dilakukan di sejumlah dinas pada PAPBD 2023 dilakukan dengan mengurangi biaya rutin pada perangkat daerah, hal ini lazim dilakukan untuk memfokuskan penggunaan anggaran,” ungkap Ismael Sinaga.
Ia pun mengatakan bahwa biaya-biaya yang dilakukan penghematan pada dinas-dinas tersebut antara lain mengurangi biaya perjalanan dinas, biaya makan minum, dan biaya lain.
“Ada pun penghematan yang dilakukan di sejumlah dinas tersebut diambil dari biaya perjalanan dinas, biaya makan minum, biaya rapat, pertemuan di hotel, dan kegiatan pemeliharaan gedung maupun kendaraan dinas,” ujarnya.
“Penyusunan PAPBD 2023 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan pro rakyat,” pungkas Ismael Sinaga, Kepala BPKAD Sumut ini.(TM/REL)